lapor pawgp icon cpar pawgp acopta

youtube pawgp youtube pawgp icon instagram fb icon

logo

Written by Super User on . Hits: 14

Kesalahan Persepsi Masyarakat Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama

Faishal Ahmad Romadhani, S.H.

NIP 199502122022031004

CPNS Analis perkara Peradilan PA Boyolali

Lahirnya Undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai dengan saat ini masih belum banyak masyarakat yang mengetahui. Rata-rata para pihak baru mengetahui setelah mendapatkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan orangtua calon mempelai masih seringkali mengacu pada UU yang lama. Titik fokus yang dipahami pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan pada batasan usia perkawinan. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa : “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Maka jelas undang-undang terbaru mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan dari sisi batasan usia yaitu masing-masing berusia 19 tahun. Hal ini merupakan implemestasi dari Asas Hukum Lex Posterior derogate legi priori yaitu asas hukum di mana perarturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama , seperti halnya aturan tersebut meniadakan ketentuan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”


Selengkapnya KLIK DISINI

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Waingapu

Jl. Jend Soeharto, Hambala, Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 87112

Telp: 0387-61413

Fax: 0387-61100

mail icon ig icon fb icon

Lokasi Kantor

 

Pengadilan Agama@2018